JAKARTA-HUMAS. “Dalam rangka mempercepat penggunaan perangkat lunak legal di Indonesia, maka diwajibkan kepada Instansi Pemerintah untuk menggunakan perangkat lunak open source, guna menghemat anggaran Pemerintah”, hal tersebut dinyatakan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi, dalam surat edaran Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 bertanggal 30 Maret 2009.
Diharapkan untuk pengelola Teknologi Informasi untuk ke-empat lingkungan Badan Peradilan [...]